**Kasui, Way Kanan** — Dalam sebuah momen yang menggembirakan, Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Muta’alliminmendapatkan piagam penghargaan atas prestasinya dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Bupati Way Kanan sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan kepatuhan yayasan terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Latar Belakang Pesantren Raudlatul Muta’allimin
Pondok Pesantren Raudlatul Muta’allimin terletak di Jl. Dr. A.K. Gani No.50, Kampung Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Yayasan ini didirikan sekitar 16 Juni 1995 oleh Ustadz Marsudi bersama para tokoh masyarakat setempat. Sejak berdiri, Raudlatul Muta’allimin mengelola beberapa jenjang pendidikan, antara lain RA/MI, MTs, MA, dan juga kegiatan keagamaan nonformal seperti pengajian dan tahfidz Qur’an.
Sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, pesantren ini memiliki komitmen tidak hanya terhadap aspek spiritual dan akademik santri, namun juga terhadap ketaatan regulasi setempat, termasuk kewajiban pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki yayasan.
Makna Piagam Penghargaan
Pemberian piagam penghargaan PBB kepada Raudlatul Muta’allimin memiliki nilai simbolis dan praktis, yaitu:
1. Pengakuan Resmi
Penghargaan tersebut adalah bentuk pengakuan pemerintah daerah terhadap yayasan yang telah memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB secara tertib dan tepat waktu. Dengan demikian, yayasan dianggap sebagai badan yang patuh dan bertanggung jawab terhadap tata kelola pemerintahan lokal.
2. Stimulus Kepatuhan Pajak
Piagam ini juga berfungsi sebagai insentif moral bagi lembaga pendidikan lain dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Jika lembaga seperti pesantren pun ikut disiplin, ini memperkuat citra positif perpajakan di kalangan warga.
3. Kemaslahatan Umum
Pajak yang dibayarkan oleh lembaga seperti yayasan akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan pembiayaan program sosial di Kabupaten Way Kanan.
4. Hubungan yang Harmonis antara Pemerintah dan Masyarakat Keagamaan
Dengan diberikan penghormatan ini, hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan seperti pesantren menjadi lebih harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memungut kewajiban, tetapi juga menghargai pihak-pihak yang taat.
Prospek dan Tantangan
Tentu, tetap ada tantangan dalam menjaga prestasi semacam ini. Beberapa catatan penting ialah:
Keberlanjutan Ketaatan Pajak
Pesantren dan lembaga keagamaan perlu mempertahankan disiplin pembayaran tiap tahun agar penghargaan seperti ini bukan menjadi sekali saja, melainkan tradisi yang konsisten.
Transparansi Penggunaan Dana
Agar kepercayaan publik tetap tinggi, yayasan perlu memastikan transparansi penggunaan dana, terutama bila sebagian dana berasal dari iuran masyarakat atau donatur.
Komunikasi dan Sosialisasi Pajak
Banyak lembaga keagamaan atau masyarakat awam yang belum sepenuhnya memahami sistem pajak daerah seperti PBB. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi dan pendampingan agar kesadaran ini menyebar lebih luas.
Teganya Regulasi dan Kemudahan Administrasi
Pemerintah daerah perlu memastikan regulasi perpajakan tidak memberatkan lembaga publik seperti pesantren, serta memudahkan prosedur administrasi agar lembaga kecil pun mampu memenuhi kewajiban tanpa hambatan besar.
Penutup
Penghargaan PBB yang diterima Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Muta’allimin tidak hanya menjadi kebanggaan internal pesantren, tetapi juga cermin positif bagaimana lembaga keagamaan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Semoga hal ini menjadi teladan bagi lembaga lain di Kabupaten Way Kanan dan sekitarnya untuk turut serta menjaga ketaatan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pembangunan lokal.
Hubungi Kami
